jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak untuk melakukan investigasi terhadap empat rumah sakit (RS) yang tidak memberikan layanan kesehatan terhadap ibu hamil di Papua Irene Sokoy yang berdampak pada meninggalnya korban bersama janinnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu meminta investigasi dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan diumumkan ke publik.
"Tragedi di Papua ini harus menjadi titik balik. Negara tidak boleh diam ketika hukum dilanggar dan rakyat menjadi korban," kata dia melalui keterangan persnya, Rabu (26/11).
Edy mengatakan ada konsekuensi hukum ketika RS menolak pasien yang berujung hilangnya nyawa seseorang.
"Penegakan hukum harus tegas, pengawasan harus diperkuat, dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi napas seluruh institusi kesehatan kita,” ucapnya.
Selain investigasi, Edy menuntut pemerintah membuat evaluasi terhadap penyelenggaraan JKN dan pengelolaan IGD di sejumlah daerah, khususnya wilayah 3T.
Legislator Dapil III Jawa Tengah itu menilai pemerintah bersama BPJS Kesehatan tidak boleh hanya hadir di atas kertas.
Petugas BPJS SATU yang ditempatkan di rumah sakit harus bekerja proaktif mengawasi situasi IGD, memastikan tidak ada peserta JKN yang ditolak, dan mengintervensi sejak awal jika terjadi hambatan pelayanan.
