jpnn.com - Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto menekankan bahwa hambatan dalam reformasi peradilan militer tidak semata-mata merupakan persoalan teknis hukum, melainkan mencerminkan adanya resistensi institusional untuk mempertahankan status quo.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda reformasi membutuhkan dorongan politik yang lebih kuat, khususnya dari aktor-aktor sipil," kata dia dalam diskusi publik bertajuk "Menggugat Akuntabilitas Peradilan Militer" pada Selasa (5/5/2026), di Aula Syukur Abdullah, FISIP Unhas, Makassar.
Diskusi yang diselenggarakan Centra Initiative bersama Imparsial, LBH Makassar, dan Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menghadirkan berbagai pakar dan pengamat untuk membahas problematika mendasar dalam sistem peradilan militer di Indonesia serta urgensi reformasi yang lebih komprehensif.
Forum itu juga menjadi ruang konsolidasi gagasan untuk mendorong penguatan supremasi sipil dan akuntabilitas institusi militer dalam kerangka negara hukum demokratis.
Ali Armunanto juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendorong kejelasan regulasi yang selama ini masih ambigu dan menjadi penghambat utama dalam transformasi sistem peradilan militer.
"Tanpa tekanan yang konsisten, reformasi berisiko stagnan dan tidak menyentuh akar persoalan," ucapnya.
Dalam perspektif tata kelola demokratis, Ali menegaskan bahwa sistem peradilan sipil memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi serta berada di bawah mekanisme kontrol demokratis yang lebih kuat dibandingkan dengan pengadilan militer.
"Sebaliknya, pengadilan militer dinilai lebih rentan terhadap pengaruh politik, sehingga berpotensi mengganggu independensi penegakan hukum," tuturnya.
