jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) minta pemerintah jujur bahwa tidak semua PPPK bisa diangkat menjadi PNS. Pengangkatannya pun sifatnya tidak otomatis.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PB PGRI Wijaya mengatakan, rencana pemerintah memberikan kesempatan kepada guru PPPK untuk mengikuti seleksi menjadi PNS pada 2027 perlu diapresiasi.
Namun, PGRI mengingatkan bahwa kesempatan mengikuti seleksi tidak sama dengan pengangkatan otomatis menjadi PNS.
”Jangan menyebut seluruh guru PPPK otomatis menjadi PNS. Itu belum tepat,” ujar Wijaya kepada JPNN, Sabtu (29/8/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi teknis mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, jumlah formasi, pengakuan masa kerja, afirmasi, serta jadwal pelaksanaan.
Proses tersebut juga harus tetap berada dalam kerangka sistem merit. Kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, pengalaman pengabdian, dan kebutuhan guru perlu dipertimbangkan secara proporsional.
PGRI menilai kemampuan seorang guru tidak semestinya dibaca hanya dari satu kali proses seleksi. Pengalaman profesional yang telah dijalankan selama bertahun-tahun juga harus menjadi bagian dari desain kebijakan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa terdapat sekitar 955.245 guru PPPK, termasuk 231.246 guru PPPK paruh waktu.
