jpnn.com, JAKARTA - Keterlambatan pemerintah dalam membayarkan dana subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dinilai berpotensi menimbulkan persoalan berantai terhadap sektor energi nasional.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengatakan kewajiban pemerintah tersebut memiliki kaitan erat dengan kemampuan Pertamina dan PLN menjaga operasional serta pelayanan energi kepada masyarakat.
Menurut dia, posisi Pertamina dan PLN sebagai BUMN yang menjalankan tugas strategis dalam penyediaan energi membuat kelancaran pembayaran subsidi dan kompensasi menjadi hal penting.
"Pelunasan pembayaran subsidi dan kompensasi merupakan faktor krusial untuk menjaga kinerja positif perusahaan di mata publik," kata Defiyan dalam keterangannya, Sabtu (29/8).
Dia menjelaskan, tekanan terhadap keuangan Pertamina dan PLN dapat semakin besar ketika harga energi primer dunia mengalami fluktuasi.
Kondisi tersebut mencakup perubahan harga minyak dan gas bumi, batu bara, serta berbagai bahan penolong yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional.
Defiyan menilai persoalan tidak hanya berpotensi dirasakan oleh kedua BUMN tersebut. Keterlambatan pembayaran dari pemerintah juga dapat memengaruhi perusahaan yang menjadi bagian dari rantai bisnis Pertamina dan PLN.
Dia menyebut vendor dan mitra kerja kedua perusahaan tersebut bergantung pada kelancaran pembayaran atas barang maupun jasa yang telah diberikan.
