Pertemuan pertama Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump digelar minggu ini di Washington, tanpa kehadiran sebagian besar sekutu Barat tradisional AS.
Meski para pemimpin dari lebih dari 20 negara hadir, perhatian tetap tertuju pada Trump, terutama jelang pengumuman rencana rekonstruksi Gaza dan pembentukan "Pasukan Stabilisasi Internasional" yang dipimpin BoP.
Dari Indonesia, sorotan publik justru mengarah pada Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan Prabowo untuk hadir dalam pertemuan ini memicu perdebatan di dalam negeri, dan langkah serta pernyataannya di Washington dinilai bisa berdampak besar pada politik domestik.
Hujan kritik dari dalam negeri
Dua minggu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah mantan Menteri dan wakil Menteri luar negeri, juga diplomat senior ke Istana Merdeka Jakarta.
Istana menyebut mereka dipanggil untuk "membahas arah kebijakan global Indonesia", tetapi ABC telah mengonfirmasi salah satu isu panas yang membuat Presiden Prabowo merasa perlu memanggil mereka adalah karena keputusan Indonesia ikut serta dalam Board of Peace.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, adalah salah satu yang memberi catatan kritis atas keputusan Indonesia tergabung dalam BoP, yang juga diundang Presiden Prabowo hari itu.
Sebelumnya, dalam analisis kebijakan yang diunggah di media sosialnya, Dino mengatakan wujud BoP yang berbeda dari mandat PBB, kepemimpinan Donald Trump sebagai ketua tanpa batas waktu, sampai keterlibatan PM Israel Benjamin Netanyahu dalam BoP, sementara Palestina tidak diberi tempat.
