jatim.jpnn.com, SURABAYA - Uji coba program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) berskala nasional, terus dimatangkan Pemkot Surabaya.
Melalui sosialisasi yang diikuti para camat dan lurah di Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lantai 3, kegiatan dibuka langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Anna Fajriatin, serta dihadiri jajaran kepala OPD terkait.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya Eddy Christijanto, menjelaskan, Perlinsos Digital merupakan aplikasi kolaborasi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Komunikasi dan digital (Kemkomdigi), dalam rangka transformasi pemerintahan digital.
“Portal ini akan menjadi pintu utama pendaftaran penerima bantuan sosial (bansos), khususnya untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH),” jelas Eddy, Jumat (19/6).
Menurutnya, jika selama ini prosesnya melalui usulan berjenjang dari ketua RT, RW, Musyawarah Kelurahan, hingga ke Dinas Sosial dan keluar SK Walikota, ke depan prosesnya akan langsung menggunakan aplikasi Perlinsos.
Langkah digitalisasi ini dinilai mampu untuk menekan Exclusion Error, seperti warga miskin yang luput dari bantuan, atau Inclusion Error, yakni kondisi warga mampu justru menerima bantuan akibat faktor kedekatan atau titipan.
“Salah satu perubahan dalam sistem baru ini adalah penggunaan data biometrik yang bersumber langsung dari data kependudukan Dirjen Dukcapil,” jelasnya.
Sistem Perlinsos Digital didesain memiliki interoperabilitas dengan 8 lembaga negara, termasuk Korlantas Polri untuk mengecek kepemilikan kendaraan, BPN untuk sertifikat tanah, serta database PLN dan PKN.
