jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dibayang-bayangi potret buram ketenagakerjaan di Indonesia. Meski industrialisasi terus dipacu, mayoritas pekerja Indonesia yang didominasi sektor informal justru terjebak dalam kerentanan, yaitu upah di bawah standar layak, minim perlindungan sosial, hingga posisi tawar yang kian lemah.
Dalam diskusi "Pojok Bulaksumur" di Gedung Pusat UGM, Rabu (30/4), Dosen FISIP UGM Hempri Suyatna menyoroti bahwa pekerja sering kali hanya dipandang sebagai alat produksi.
"Jangan-jangan buruh itu masih dipandang sebagai alat produksi seperti mesin sehingga belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek dalam proses industri," ungkap Hempri.
Ia menambahkan bahwa tren gig economy atau ekonomi digital memang membuka peluang kerja, tetapi membawa risiko besar.
Banyak pekerja di sektor ini tidak memiliki jaminan kesehatan maupun kepastian pendapatan, menciptakan jurang kesenjangan yang makin lebar dalam sistem nasional.
Data lapangan yang diungkap oleh Jaringan Masyarakat Peduli Informal (JAMPI) DIY memperlihatkan realitas bahwa di Yogyakarta rata-rata penghasilan pekerja informal buruh gendong hanya berkisar Rp 500.000 per bulan. Angka ini sangat jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kebutuhan hidup layak.
Endah Winarti (56), seorang buruh gendong di Pasar Gamping yang telah bekerja selama 32 tahun, menjadi potret nyata perjuangan tersebut.
Ia harus menyisihkan Rp 17.000 setiap bulan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri dari penghasilannya yang tidak menentu.
