jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengungkapkan demokrasi Indonesia tidak boleh berhenti pada satu titik.
Menurut dia, di derasnya arus informasi, disinformasi, polarisasi, serta perubahan geopolitik dan ekonomi global, demokrasi harus terus dirawat, diperkuat, dan disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan pijakan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dia mengungkapkan hal itu saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan HUT ke-81 MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Siti Fauziah mengatakan, perjalanan 81 tahun MPR dan DPR merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat.
MPR dan DPR telah tumbuh dan beradaptasi mengikuti dinamika masyarakat, sistem politik, dan ketatanegaraan Indonesia.
Dia mengatakan, kehadiran DPD pada 2004 semakin melengkapi sistem perwakilan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
MPR, DPR, dan DPD, menurutnya, lahir dari semangat untuk menciptakan sistem dan tata pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila.
Sebagai lembaga permusyawaratan dan perwakilan, MPR, DPR, dan DPD harus menjadi rumah bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang.
