jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan meluncurkan sistem Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (Arise).
Program ini dikembangkan melalui kolaborasi bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) serta Institut Teknologi Bandung (ITB).
Arise dirancang sebagai sistem pendukung keputusan yang mengintegrasikan pemodelan risiko bencana dengan estimasi dampaknya terhadap fiskal daerah.
Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan bencana alam menimbulkan tekanan fiskal yang sangat signifikan bagi daerah.
Tekanan tersebut muncul dari dua sisi, yakni penurunan penerimaan daerah dan peningkatan kebutuhan belanja negara secara mendadak.
Oleh karena itu, pemerintah memandang pengelolaan risiko bencana harus dilakukan secara terukur dan proaktif sebelum musibah terjadi.
"Perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nufransa dalam siaran persnya, Selasa (1/9).
Nantinya, sistem ini bekerja untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai tingkat ancaman, kerugian ekonomi, hingga dampak fiskal di suatu wilayah.
