jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena. Ia menegaskan peristiwa ini adalah peringatan serius bagi negara.
“Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Seorang anak SD kehilangan nyawanya bukan karena perang atau bencana alam, melainkan karena ketidakmampuan membeli alat tulis. Ini sungguh tidak dapat diterima dalam negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak atas pendidikan,” tegas MY Esti dalam keterangannya, Rabu (4/2).
Ia mengingatkan bahwa konstitusi menjamin hak pendidikan dan mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar, dengan mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Menurutnya, tragedi ini menunjukkan adanya kegagalan implementasi.
Lebih lanjut, Esti Wijayati menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang melarang pungutan dalam pendidikan dasar. “Putusan MK tersebut harus menjadi pedoman. Ke depan, tidak boleh lagi ada pungutan. Negara harus memastikan sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bukan ruang yang menimbulkan ketakutan karena persoalan biaya,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih proaktif dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) agar tepat sasaran. “Pemerintah harus hadir secara nyata. Jangan sampai ada lagi anak-anak yang merasa putus asa hanya karena tidak mampu membeli alat tulis,” kata Esti.
“Setiap anak adalah aset bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka dapat tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut dan tanpa beban yang seharusnya ditanggung negara,” pungkas MY Esti Wijayati. (tan/jpnn)
