jpnn.com - Kantor Staf Presiden (KSP) turun langsung meninjau progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Palembang–Betung–Tempino–Jambi di kawasan Jembatan Musi V, Sumatera Selatan (Sumsel).
Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian untuk meninjau perkembangan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) garapan Hutama Karya guna memperkuat konektivitas strategis di Pulau Sumatra.
Kunjungan kerja tersebut tidak hanya berfokus pada peninjauan progres konstruksi di lapangan, tetapi juga menjadi momentum koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong penyelesaian berbagai tantangan yang masih dihadapi pada pelaksanaan proyek.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah percepatan proses pengadaan lahan pada Ruas Tol Palembang–Betung maupun Betung–Tempino–Jambi, mengingat penyelesaian lahan menjadi faktor penting agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Kepala Kantor Pertanahan BPN Banyuasin Moren Naibaho, Kepala Kantor Pertanahan BPN Musi Banyuasin Rosidi, Perwakilan BPN Palembang Martha, serta jajaran Project Director PT Hutama Karya (Persero), yakni Project Director Palembang–Betung Seksi 1–2 Fakhrudin Hariyanto, Project Director Palembang–Betung Seksi Struktur Dinny Suryakencana, Project Director Palembang–Betung Seksi 3 Bambang Hendrarto, Project Director Betung–Tempino–Jambi Seksi 2A Ahmadi, dan Project Director Betung–Tempino–Jambi Seksi 1B M. Razi.
Deputi IV Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wishnuwardhani menyampaikan bahwa KSP akan terus mengawal percepatan pembangunan JTTS Ruas Palembang–Betung–Tempino–Jambi sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional yang memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di Sumatra.
Menurutnya, berbagai masukan dan kendala yang ditemukan di lapangan, termasuk terkait pengadaan lahan maupun aspek teknis lainnya, akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Tim Deputi IV KSP akan mencatat dan melaporkan secara khusus kepada Kepala Staf Kepresidenan terkait perkembangan pembangunan maupun hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
