jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Peran masyarakat sipil kembali menjadi sorotan tajam di tengah tantangan kebangsaan yang makin kompleks. Dalam upaya memastikan demokrasi tetap berjalan substantif dan berpihak pada kepentingan publik, para akademisi dan tokoh nasional berkumpul dalam "Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik" yang diselenggarakan di University Club Hotel UGM, Yogyakarta, Sabtu (30/5).
Konferensi ini menjadi ruang refleksi bersama untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat peran masyarakat sipil sebagai penjaga demokrasi dan masa depan Indonesia.
Sosiolog sekaligus Wakil Rektor UGM Arie Sudjito mengatakan bahwa Indonesia lahir bukan sekadar dari kesepakatan elite, melainkan dari perjuangan panjang kelompok masyarakat akar rumput.
Ia memperingatkan bahwa saat ini Indonesia tengah berada di persimpangan jalan akibat ancaman regresi demokrasi dan neootoritarianisme.
"Civil society bukan sekadar penonton panggung sejarah Indonesia. Mereka adalah aktor utama sekaligus arsitek yang merumuskan cita-cita etis republik ini," ujar Arie.
Ia pun mendorong agar kampus kembali berfungsi sebagai benteng moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, bukan sekadar pabrik tenaga kerja.
Ketua Panitia Konferensi Republik 2026 Sudirman Said menyoroti pentingnya collective thinking atau pemikiran kolektif lintas generasi.
Menurutnya, meskipun fragmentasi di masyarakat sipil cukup terasa, konferensi ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi gerakan.
