jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui surat keluhan dari Kamar Dagang (Kadin) China yang dikirim kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Kadin China diketahui mengajukan sederet keluhan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia yang disebut semakin menyulitkan negaranya.
Adapun isi keluhan tersebut berkaitan dengan kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), hingga dugaan praktik hukum yang dianggap berlebihan.
Kendati belum membaca langsung surat yang diajukan Kadin China, Bahlil mengungkapkan sudah berkomunikasi dengan Duta Besar China.
Bahlil menjelaskan sudah berdiskusi mengenai penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel, yang juga masuk dalam daftar keluhan Kadin China.
"Sudah mengobrol sama saya, dan sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," kata Bahlil di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).
Kemudian, Bahlil menyatakan pihaknya sudah membahas perihal pemangkasan kuota penambangan bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Kementerian ESDM kepada Dubes China.
Kadin China diketahui juga mengeluhkan kebijakan pemangkasan kuota yang mencapai 70 persen, sehingga menggangu industri hilir, sepertik sektor energi baru dan baja tahan karat.
