jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti di sertifikat.
Target akhirnya harus jelas, yaitu bekerja lewat jalur penempatan atau berwirausaha melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Hal itu diungkapkan langsung oleh Yassierli dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pelatihan Vokasi dan Perluasan Kesempatan Kerja antara Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) dan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), di Jakarta, Kamis (8/1).
“Yang harus kami kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Yassierli.
Menurut Menaker, ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sekadar banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan.
Namun, hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Yassierli meminta setiap program pelatihan vokasi didukung data yang akurat dan bisa ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan—apakah terserap kerja atau langsung merintis usaha.
Dia menekankan pendekatan berbasis data ini penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi.
.jpeg)
