jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, melontarkan kritik reflektif mengenai fenomena inovasi semu yang dinilainya menjangkiti birokrasi dan dunia pendidikan Indonesia. Hal itu disampaikan dalam forum Public Lecture Series 002 yang digelar Pandu Negeri di Embung Giwangan, Senin (16/2). Hasto menekankan bahwa perubahan besar bangsa harus dimulai dari perubahan perilaku, bukan sekadar kecepatan administrasi.
"Banyak inovasi yang kita banggakan hari ini sebenarnya hanya just normal science. Kerjanya memang terlihat cepat, seperti cetak akta hari ini juga, tetapi tidak menyentuh akar masalah yaitu perubahan pola pikir," tegas Hasto.
Menurutnya, tantangan terberat pemimpin saat ini adalah menjembatani jarak antara pengetahuan dan perilaku nyata di lapangan. Ia mencontohkan kondisi masyarakat yang kerap paham secara kognitif namun gagal dalam implementasi nilai.
Pernyataan Hasto tersebut diperdalam oleh pengamat politik Rocky Gerung melalui kacamata filsafat pendidikan. Rocky menilai kegagalan perubahan pola pikir terjadi karena sistem pendidikan nasional saat ini lebih berorientasi pada produksi ijazah daripada produksi nilai.
"Pendidikan itu, mengutip Socrates, adalah maieutike techne—teknik kebidanan untuk mengeluarkan janin pikiran guna menghidupkan harapan. Namun yang kita lihat sekarang adalah surplus ijazah namun defisit value," ujar Rocky.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang bersifat teknokratis saat ini sering kali hanya menjadi pembenaran bagi kekuasaan, bukan menjadi alat kritis untuk membela hak generasi masa depan. Rocky secara tajam juga menyoroti bagaimana integritas akademik kerap bobol oleh rayuan material yang mendahului pertahanan epistemik. Hal itu mengakibatkan lulusan perguruan tinggi terjebak dalam teknostruktur yang tidak berfungsi sebagai pemikir, melainkan sekadar instrumen kebijakan yang mengabaikan etika lingkungan dan kemanusiaan.
Melengkapi narasi tersebut, ekonom Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo membedah mengapa perubahan pola pikir dan kebijakan sering kali kandas di tengah jalan. Ia memaparkan fenomena institutional decay atau pembusukan kelembagaan, di mana sistem insentif yang ada justru sering mematikan inisiatif-inisiatif berbasis data yang sukses.
"Kita sering bicara evidence based policy, tapi faktanya banyak satgas yang sangat berhasil secara data justru tidak diteruskan karena alasan politik. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir merdeka belum benar-benar menjadi fondasi dalam pengelolaan negara kita," jelas Rimawan.
