jpnn.com, TARAKAN - Digitalisasi data kependudukan terus diperkuat pemerintah untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) agar semakin tepat sasaran.
Upaya tersebut menjadi bagian dari kegiatan pelayanan jemput bola, verifikasi kependudukan, serta sosialisasi perluasan digitalisasi perlindungan sosial di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Wakil Ketua Tim Identitas Penduduk pada Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Sesario Fernandes mengatakan akurasi dan kemutakhiran data kependudukan menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tujuan kegiatan ini tak lain untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan sekadar mereka yang namanya tercatat di sistem,” ujar Sesario.
Menurut Sesario, terdapat dua persoalan mendasar yang perlu diatasi dalam penyaluran bantuan sosial, yakni inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya mampu masih menerima bantuan, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima.
Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perubahan kondisi masyarakat.
“Kalau ada warga yang meninggal, pindah domisili, atau kondisi ekonominya berubah, data itu harus diperbarui saat itu juga. Jangan menunggu, karena status desil warga ikut berubah begitu kondisinya berubah,” kata Sesario.
