jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana menyebut pihaknya meminta pemerintah melalui Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon bisa menyetop proyek penulisan ulang sejarah yang ditargetkan selesai 17 Agustus 2025.
Dia berkata demikian saat hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menbud Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).
"Kami dari Fraksi PDIP menyatakan meminta proyek penulisan ulang sejarah disetop saja, dihentikan, seperti itu. Itu dari kami," kata Bonnie, Rabu.
Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) I Banten itu mencium upaya negara menyangkal kasus kekerasan hak asasi dari proyek penulisan ulang sejarah.
Menurut Bonnie, penyangkalan negara terhadap kasus kekerasan dalam wujud interpretative denial atau mengakui perkara dengan upaya mereduksi.
Misalnya, kata dia, Menbud Fadli mengakui terjadi kasus pemerkosaan pada 1998 dengan memperdebatkan diksi massal.
"Bukan kepada isi dari substansi dari persoalan di mana itu terjadi," lanjut penggagas Museum Multatuli di Banten itu.
Dia mengatakan Fraksi PDIP meminta penulisan ulang sejarah dihentikan agar tidak muncul tuduhan proyek dilakukan berdasarkan kacamata pelaku kekerasan seksual.
