jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meminta pemerintah pusat segera turun tangan mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Salah satu usulannya adalah peningkatan kapasitas dermaga, penambahan kapal penyeberangan, hingga pelebaran jalan nasional menuju pelabuhan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan guna meminta dukungan penanganan kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Menurutnya, penyeberangan Ketapang-Gilimanuk merupakan simpul transportasi strategis yang menghubungkan Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, sekaligus menjadi jalur utama distribusi logistik nasional.
"Kami sudah berkirim surat kepada Menteri Perhubungan meminta dukungan penanganan kemacetan jalur menuju Pelabuhan Ketapang, karena permasalahan kemacetan di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk ini perlu dukungan dari pemerintah pusat," ujar Ipuk, Kamis (25/6).
Salah satu usulan yang diajukan ialah pelebaran ruas jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang yang selama ini menjadi titik kemacetan, terutama saat musim libur sekolah maupun hari besar keagamaan.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga mengusulkan penambahan kapal penyeberangan berkapasitas minimal 3.000 Gross Tonnage (GT) agar daya angkut kendaraan dan penumpang di lintasan Selat Bali meningkat.
Tak hanya itu, Ipuk juga mengusulkan pembangunan serta rehabilitasi dermaga movable bridge (MB) agar mampu melayani kendaraan berat hingga 50 ton.
"Dapat mempercepat proses bongkar muat kendaraan dan meningkatkan kapasitas layanan secara keseluruhan," kata Ipuk.
