jpnn.com, JAKARTA - Rembug Warga Nahdlatul Ulama (NU) se-Jabodetabek menyoroti tata kelola Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar NU 2026.
Forum yang digelar di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Minggu (28/6), itu menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme organisasi.
Rektor Universitas Terbuka Prof. Ali Muktiyanto mengatakan warga NU memiliki tanggung jawab moral menjaga organisasi yang lebih besar daripada pengurus.
"Saya sebelum lahir sudah NU. Jadi, sebagai warga NU punya kewajiban moral yang lebih besar daripada pengurus PBNU itu sendiri. Pengurus bisa berganti, tetapi warga NU jangan pindah," kata Ali.
Menurut dia, memasuki abad kedua NU, tantangan organisasi bukan lagi sekadar melanjutkan perjuangan sejarah, melainkan membangun tata kelola yang akuntabel dan transparan.
"Hampir semua institusi hari ini menerapkan governance yang akuntabel dan transparan, sementara NU sejauh ini belum sampai ke sana. Tantangan terbesar kita hari ini adalah tata kelola," ujarnya.
Ali juga menyoroti wacana audit terhadap PBNU. Menurut dia, audit tidak akan berjalan maksimal jika organisasi belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang memadai.
"Kalau memang mau diaudit, laporan keuangannya harus tersedia. Selama ini yang dipahami sebagai laporan keuangan sering kali hanya arus kas masuk dan keluar, padahal dalam governance modern laporan keuangan jauh lebih komprehensif," tegasnya.
