jpnn.com, JAKARTA - Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Suripno, meyakini permasalahan truk Over Dimension Overloading (ODOL) tidak bisa diselesaikan hingga 2026 mendatang.
Apalagi, pola yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah ODOL ini relatif sama dengan yang dilakukan pada periode-periode sebelumnya.
Dia menuturkan pelanggaran terhadap kelas jalan, persyaratan teknis dan laik jalan khususnya pelanggaran dimensi kendaraan, pelanggaran daya muat kendaraan atau ODOL itu sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan sejak tahun 1980 sampai sekarang.
Menurutnya, pendekatan pemecahan masalah ODOL yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini juga relatif sama dengan periode-periode sebelumnya, yaitu penegakan hukum.
”Jadi, saya sangat yakin apa yang dilakukan itu tidak akan membawa hasil sesuai yang diharapkan. Hasilnya tidak akan jauh beda dengan apa yang pernah dicanangkan bahwa Zero ODOL ditargetkan 1 Januari 2023 lalu tapi gagal dijalankan,” ujarnya.
Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah ODOL ini, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menjawab alasan perusahaan kenapa mereka harus menggunakan truk ODOL itu. Disampaikan, alasan semua perusahaan yang menggunakan truk ODOL itu adalah karena ingin efisiensi biaya.
"Seharusnya, yang dilakukan pemerintah adalah memikirkan bagaimana agar tanpa ODOL juga mereka juga bisa efisiensi biaya. Jadi, jangan melakukan yang instan saja seperti penegakan hukum. Apalagi tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya terutama dampak ekonominya,” tukas Suripno.
Dia melihat bahwa transportasi itu sudah tidak efisien sejak awal karena selama ini transportasi itu tidak terintegrasi dengan baik. Jadi, menurutnya, pembenahan transportasi multimoda inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu.
