jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya bisa menindak tegas para dalang yang membayar demonstrasi, bukan sekadar berbicara ke publik terkait unjuk rasa bayaran.
"Presiden Prabowo kiranya tak cukup hanya sebatas mengetahui dalang yang membayar demonstran. Prabowo juga selayaknya menindak para dalang tersebut karena sudah merusak demokrasi," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (25/6).
Diketahui, Prabowo dalam pidato di Gorontalo, Rabu (24/6) kemarin, mengaku mengetahui pihak yang membayar demonstrasi.
Kepala Negara bahkan mengungkap setiap demonstran dibayar dalang sebesar Rp200 ribu untuk setiap unjuk rasa.
Jamiluddin menuturkan demonstrasi bayaran merusak demokrasi di Indonesia, sehingga wajar ditindak pemerintah.
"Sebab, mereka demonstrasi bukan karena ingin menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya, tetapi untuk menyampaikan aspirasi orang atau dalang yang membayarnya," kata eks Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Menurut Jamiluddin, demonstrasi bayaran hanya bertujuan membentuk pendapat umum tertentu terhadap orang atau lembaga tertentu yang umumnya palsu.
"Pendapat umum yang palsu tentu akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Akibatnya, kebijakan yang diambil pemerintah bukan mengatasi persoalan demonstran, tetapi mewujudkan aspirasi sang dalang," ujarnya.
