jpnn.com, JAKARTA - Politikus muda PDI Perjuangan Seno Bagaskoro menyebut konstitusi Indonesia yang mengenal demokrasi bercorak presidensial, tidak mengenal prinsip oposisi dan koalisi.
Hal demikian dikatakan Seno demi menjawab pertanyaan awak media soal alasan PDIP yang memilih partai penyeimbang dibandingkan opisisi bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
"Tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi," kata Seno dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).
Dia menuturkan konstitusi Indonesia yang mengatur sistem presidensial hanya menjelaskan pihak yang ada di dalam atau di luar pemerintahan.
PDIP, kata dia, sudah menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo dan siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis, sehingga mengambil sikap sebagai parpol penyeimbang.
"Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," ungkapnya.
Seno menuturkan PDIP dalam saat genting seperti kejadian bencana alam di Sumatra, turut terjun membantu pemerintah dalam penanganan dan pemulihan warga terdampak.
Namun, kata Seno, sikap sebagai penyeimbang tak membuat PDIP sulit memilih langkah berbeda terhadap partai yang berada di dalam pemerintahan Prabowo.
