jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melayangkan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk seorang saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Pemerintah Kota Bekasi. Langkah ini diambil setelah rumah saksi tersebut menjadi sasaran aksi pembakaran oleh orang tidak dikenal yang diduga sebagai bentuk intimidasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa perlindungan saksi sangat krusial agar proses hukum tidak terhambat oleh tekanan fisik maupun psikis. Menurutnya, keselamatan saksi adalah prioritas utama dalam menuntaskan perkara korupsi yang sedang ditangani penyidik.
"Kami sudah berkoordinasi dan mengajukan permohonan kepada LPSK agar memberikan perlindungan darurat kepada saksi yang bersangkutan beserta keluarganya," ujar Budi Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/4).
Insiden pembakaran rumah tersebut terjadi pada Selasa dini hari di wilayah Bekasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian materiil cukup signifikan. KPK meyakini bahwa insiden ini memiliki keterkaitan erat dengan kesaksian yang diberikan oleh korban dalam membongkar praktik suap di lingkungan pemda setempat.
Budi menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh tindakan premanisme yang mencoba menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Ia meminta aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran tersebut demi menjamin rasa aman bagi masyarakat yang berani melaporkan tindak pidana korupsi.
"Setiap upaya untuk mengancam saksi adalah pelanggaran hukum serius yang akan kami tindak lanjuti bersama instansi terkait," tegas Budi dalam pernyataan langsungnya.
Kasus suap ijon proyek di Bekasi ini sendiri bermula dari operasi tangkap tangan yang mengungkap adanya praktik pemberian komitmen fee untuk mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur. Para kontraktor diduga memberikan sejumlah uang di muka kepada pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bekasi demi mengamankan pemenangan lelang proyek tahun anggaran 2024-2025.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka termasuk pejabat eselon dan pihak swasta. Penyelidikan terus berkembang untuk menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke tingkat pimpinan yang lebih tinggi dalam pemerintahan kota tersebut. (antara/jpnn)
