jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR mendukung upaya perbaikan tata kelola pertambangan timah nasional.
Dukungan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem pertambangan yang lebih transparan, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi negara serta masyarakat.
Hal ini disampaikan Komisi VI DPR dalam rapat dengar pendapat bersama MIND ID dan Direktur Utama PT Timah terkait Evaluasi dan pengembangan tata niaga komoditas timah di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia mengatakan, timah yang merupakan salah satu mineral strategis dan kritis yang dimiliki Indonesia yang sangat dibutuhkan dunia untuk berbagai industri.
Bahkan, Indonesia menjadi salah satu produsen timah terbesar di dunia, Namun, saat ini Indonesia belum bisa menentukan harga timah dunia dan juga masih masifnya tambang ilegal.
“Isu timah ini luar biasa menjadi magnet semua mata melihat, menjadi PR yang harus segera kita jawab dan respon, kita datang ke london kita melihat bahwa kita enggak punya kekuatan yang besar untuk menentukan harga timah, tapi dunia tergantung dengan pasokan dari kita,” kata Anggia.
Selain itu, menurutnya, tambang ilegal harus segera ditangani dengan serius karena tidak hanya merugikan PT Timah tapi juga merugikan negara.
“Isu illegal mining yang harus kita tangani, kalau kerja bareng ini insya allah banyak harapan perbaikan tata kelola dan tata niaga timah, masyarakat Indonesia punya harapan besar untuk timah, ikhtiar kita ini untuk memperbaiki tata kelola timah,” katanya.
