jpnn.com, JAKARTA - Penguatan ekonomi biru Indonesia kian ditegaskan sebagai agenda strategis pembangunan nasional yang tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut.
Komitmen tersebut kembali digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta, Senin (23/2).
Forum ini menekankan bahwa masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama.
Pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KKP, Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.
Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan.
Para peserta sepakat bahwa tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.
Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.
