jpnn.com, JAKARTA - Peraturan Pemerintah atau PP dana pensiun PPPK sangat dinanti para aparatur sipil negara (ASN). Terbitnya PP tersebut diyakini bisa menenggelamkan tuntutan alih status PPPK ke PNS.
Ketua Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FKPPPK) Jawa Timur Nurul Hamidah mengatakan, misi besar mereka ialah mendorong agar kedudukan PPPK benar-benar setara PNS. FKPPPK tidak menuntut dialihkan ke PNS, karena sadar hal itu sulit direalisasikan pemerintah.
Dia mengaku konsisten mengimbau anggota FKPPPK jangan mudah terpengaruh dengan berita medsos yang banyak beredar terkait alih status ke PNS.
Anggota FKPPPK diminta konsisten dengan misi sejak awal bahwa yang diminta kepada pemerintah setelah pengangkatan menjadi PPPK adalah penyamaan perpanjangan kontrak di seluruh Indonesia sampai batas usia pensiun (BUP). Hal itu juga sudah didorong oleh Dirjen GTKPG Prof. Nunuk Suryani di hadapan DPR-RI.
"Kami memohon kepada DPR RI dan pemerintah bisa memperceoat regulasi berupa PP dana pensiun PPPK,sehingga keresahan kami bisa terobatl," kata Nurul kepada JPNN, Selasa (10/3/2026).
Dia mengungkapkan, saat menjadi honorer puluhan tahun, mereka resah akan penghidupan yang jauh dari layak. Kini, ketika diangkat menjadi PPPK, mereka resah dengan perpanjangan kontrak.
Keresahan itu selalu terjadi manakala mendekati masa kontrak berakhir. Mereka takut tidak diperpanjang lagi, apalagi ada fakta ratusan PPPK hasil seleksi tahun 2019 diputus kontraknya.
"Kawan-kawan resah dan waswas dehgan penghidupan ke depannya, makanya penting bagi kami PPPK untuk disamakan perpanjangan kontraknya sampai BUP," tegasnya.
