9 hours ago
8
jpnn.com, JAKARTA - Permasalahan truk Over Dimension Overloading (ODOL) bukan hanya tentang kendaraan yang kelebihan muatan atau dimensi.
Masalah ini menyentuh seluruh rantai kebijakan, mulai dari Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Uji KIR dan Karoseri, Jembatan Timbang dan Weigh in Motion (WIM) hingga Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penegakan Hukum.
Pakar Transportasi dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti Suripno mengungkapkan kebijakan zero ODOL tidak bisa dirumuskan sepihak tetapi harus dilakukan secara komprehensif.
Dia mengatakan, dalam merumuskan kebijakan Zero ODOL harus ada terlebih dulu manajemen yang mengadopsi manajemen keselamatan.
"Jadi, perlu dilakukan kembali pembahasan-pembahasan dengan semua stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan kesepakatan bersama," kata eks direktur keselamatan transportasi darat kementerian perhubungan (kemenhub) itu.
Dia melanjutkan ada 3 rumusan yang diusulkan Institut Transportasi & Logistik Trisakti yang harus dibahas lagi terkait kebijakan Zero ODOL ini.
Pertama, mengenai pengertian manajemen keselamatan yang kemudian diadopsi dalam seluruh usaha dan pemangku kepentingan untuk meminimalkan pelanggaran ODOL.
Kedua, harus ada pembahasan mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan zero ODOL terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Ketiga, diperlukan badan koordinasi untuk pembinaan LLAJ termasuk ODOL.
