jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Politik Partai Golkar Idrus Marham menegaskan wacana sistem pemilihan kepala daerah harus dibaca dalam kerangka besar ideologi dan falsafah bangsa.
Hal itu sebagaimana ditekankan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidato kemenangannya serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidato awal kepemimpinannya.
"Sejak awal, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menggugah kesadaran kita dalam hidup berbangsa dan telah menegaskan bahwa bangsa ini adalah rumah kita bersama rumah besar yang harus dirawat, dibangun dan dikelola bersama dengan penuh rasa tanggung jawab, kekitaan, kekeluargaan dan kegotong royongan," ucap Idrus Marham dalam keterangannya, pada Selasa (6/1).
“Demokrasi dalam konteks ini bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa,” lanjutnya.
Menurut dia, semangat yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya konsolidasi ideologi dan penguatan wawasan kebangsaan sebagai fondasi dalam setiap kebijakan politik nasional.
"Artinya, setiap kebijakan politik—termasuk sistem pemilihan kepala daerah—harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan ideologi dan falsfah bangsa kita, bukan sekadar dilihat dari aspek teknis atau pragmatis,” ujar Idrus.
Dalam kerangka tersebut, Idrus menilai bahwa penyebutan pilkada berbiaya tinggi oleh Presiden Prabowo maupun oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan pimpinan partai politik bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk membahas persoalan yang lebih mendasar tentang arah demokrasi Indonesia.
“Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia?” ujar Idrus.
