jpnn.com, JAKARTA - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator BEM-SI Muzammil Ihsan mengatakan selama hampir berjalan setahun terakhir program MBG tampak belum berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
“MBG ini niatnya bagus. Tetapi dalam prakteknya banyak kejanggalan yang terjadi. Ketika sudah dipatok 15 ribu, harganya ditekan. Sehingga dampak kepada ekonomi kerakyatan tidak terjadi. Hari ini sudah 20 ribu dapur MBG, tetapi masih minim effect terhadap ekonomi kerakyatan,” kata Muzzamil dalam dialog di Adidaya Institute di Jakarta, Selasa (31/3).
Karena itu, meski sedang berlangsung gejolak geopolitik global, program MBG tidak perlu dihentikan dan harus tetap dijalankan.
Menurutnya, situasi ini justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki orientasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Presiden harus bertanggungjawab ketika program ini (MBG) sudah diluncurkan maka jangan dibatalkan. Tetapi harus ada evaluasinya ketika terjadi penurunan ekonomi. Ketika MBG dibatalkan maka akan semakin banyak kerugian-kerugian besar yang dirasakan masyarakat. Ketika program MBG terhenti (maka) akan banyak tenaga kerja hilang,” ujarnya.
Sementara itu, di tengah tantangan gejolak geopolitik global, Adidaya Institute justru meminta pemerintah mengubah model program MBG dari program pemberian makan menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi. Adidaya menilai model pemberian makan seperti ini sudah tidak lagi memadai karena hanya berorientasi pada distribusi makanan dan serapan anggaran.
Dengan kebutuhan 61,6 juta porsi setiap hari, jumlah produksi lokal akan meningkat dan akan menjadi efek pengganda atau multiplier effect yang paling nyata bagi petani dan nelayan di pelosok pelosok desa.
