jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kali secara berturut-turut. Penghargaan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan laporan dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Auditorium Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Jumat (23/5).
Bupati Dony menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini. "Tentunya raihan ini berkat kerja keras semua pihak, baik jajaran eksekutif maupun legislatif, yang telah berupaya menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah," ujarnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumedang atas dukungannya. "Terima kasih masyarakat Sumedang atas perhatian, doa, dan dorongannya kepada Pemda Sumedang," kata Dony.
Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemda dalam menaati peraturan dan meningkatkan sistem pengendalian internal. "Ini membuktikan Sumedang telah taat, mampu mengelola keuangan, dan mempertanggungjawabkannya dengan baik," tegasnya.
Dony menekankan bahwa opini WTP harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. "Arti penting dari hasil pemeriksaan yang baik adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pelayanan, dan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar, Sekda Tuti Ruswati, Kepala BKAD Ine Inajah, dan Inspektur Daerah Dadang Sulaeman. (adv/jpnn)
