jateng.jpnn.com, MATARAM - Kabar baik datang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CASN. Pemerintah akan menerapkan kebijakan optimalisasi keterisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, demi mengisi formasi kosong yang masih banyak tersisa.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk honorer yang masuk dalam database BKN, melainkan juga mencakup seluru peserta yang mengikuti seleksi PPPK 2024, baik tahap 1 maupun tahap 2.
Penerapan optimalisasi ini akan dilakukan setelah pengumuman kelulusan tahap 2, yang dipastikan banyak meninggalkan formasi kosong akibat ketidaklulusan atau ketidakhadiran peserta.
Makin banyak formasi kosong, makin besar pula peluang honorer terangkut dalam skema optimalisasi.
Namun, perlu dicatat, optimalisasi hanya mungkin diterapkan pada formasi yang tidak ketat persaingannya. Jika jumlah pelamar jauh lebih banyak dari formasi tersedia, maka peluang optimalisasi bisa sangat kecil atau bahkan nihil.
Penentuan kelulusannya dengan perankingan sesuai urutan status prioritas dari masing-masing peserta yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan formasi yang akan dioptimalisasi.
Nah, pada formasi-formasi yang persaingannya ketat, jauh lebih banyak pelamar dibanding lowongan, maka sulit berharap kebijakan optimalisasi bisa diterapkan.
Contoh riilnya terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data dari BKPSDM setempat, seleksi tahap 2 diikuti oleh 1.872 peserta, sementara formasi tersisa hanya 30 posisi, terdiri dari 29 untuk tenaga kesehatan dan pendidik, serta satu formasi teknis di Dinas Pertanian.
